Page 125 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

negara melainkan tanah rakyat yang dikuasai dengan hak
yang jelas yang diakui dan dilindungi oleh negara.
o Untuk mendukung perlindungan terhadap tanah komunal
itu maka komunitas lokal perlu diperlakukan sebagai
subyek hukum sama halnya dengan perorangan atau
badan hukum.

IV. Catatan Penutup: Menggagas Hak Pengelolaan
Komunitas sebagai sebuah opsi

Prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan sistem te-
nurial lokal sebagaimana disebutkan pada bagian III tulisan
ini terlihat lebih dekat dengan karakter hak pengelolaan
sebagaimana dikenal dalam sistem hukum tanah dewasa
ini. Hanya saja, hak pengelolaan yang sekarang berlaku lebih
banyak ditujukan untuk melayani kepentingan institusi/
badan usaha pemerintah seperti halnya hak pengelolaan
pada Badan Otorita Batam dan PT Pelindo/KAI. Skema
seperti hak pengelolaan ini sebenarnya bisa memberikan
inspirasi pada perumusan hak tanah pada komunitas lokal.
Tetapi, tentu saja ada perbedaan mendasar antara keduanya.
Pada hak pengelolaan untuk institusi pemerintah, tanah yang
digunakan adalah tanah negara (hak pengelolaan publik).
Hak bersifat pemberian dari pemerintah sehingga bisa dita-
rik kembali. Sedangkan pada hak yang untuk sementara
bisa dinamakan hak pengelolaan komunitas, maka hak
tersebut berlaku atas tanah-tanah komunitas (hak penge-
lolaan privat). Hak juga tidak ditanggapi sebagai pemberian
oleh pemerintah tetapi pengakuan pada keberadaan yang
telah memperoleh legitimasi sosio-kultural dari komuni-

78