Page 144 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Di awal masa pasca-apartheid, program RDP (Recon-
struction and Development Program) yang memasukkan land
reform dan pembangunan pedesaan sebagai acuan. Namun
di akhir 5 tahun masa redistribusi lahan yang berbasis pasar,
program gagal di berbagai lapisan. Hal ini dikarenakan hanya
kurang dari 1 persen lahan yang diredistribusi, dan hanya
sedikit klaim tanah yang diproses.
Di tahap kedua, dimulai pada tahun 1999 dengan cam-
pur tangan Departemen Urusan Tanah. Namun usaha-usaha
yang dilakukan untuk menjawab persoalan agraria menun-
jukkan pendekatan yang minimalis dan ahistoris, yang
selalu mengembalikan struktur ketimpangan ke mekanisme
pasar (dengan mengadopsi Washington Consensus dari IMF
dan Bank Dunia). Sebagai hasilnya, banyak pengamat
mengatakan bahwa akhirnya ketimpangan bukan lagi
dipengaruhi oleh ras, namun oleh kelas (yang memiliki uang
lebih banyak memiliki tanah dengan sistem willing-seller-
willing-buyer). Akhirnya land reform di Afrika Selatan telah
gagal untuk mencapai hasil yang berarti, bahkan malah me-
ningkatkan ketegangan di daerah dan menciptakan ancaman
kekacauan dan perampasan tanah.
Pengalaman di Mesir hampir sama, dan liberalisasi tanah
dengan sistem sewa atau beli memang harus diwaspadai.
Hingga tahun 1992, akses kepada lahan diatur dalam UU
Agraria Tahun 1952 yang bertujuan melindungi petani skala
kecil. Aturan-aturannya antara lain membatasi kepemilikan
maksimal lahan, mengatur harga sewa tanah, dan mengatur
warisan lahan kepada petani yang mengolah lahan sehingga
sulit diusir dari lahan yang ditanaminya.
Dengan kerangka negosiasi Structural Adjustment Pro-

97