Page 142 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 142
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
semakin maju, dan digunakan oleh gerakan petani macam
UNORKA (Koordinasi Nasional Organisasi Masyarakat
Pedesaan yang Otonom) untuk melegitimasi okupasi lahan
perkebunan dari satu area ke area lainnya.
Dalam perkembangannya, UU Land Reform Filipina
ternyata masih memiliki berbagai celah dan dianggap masih
pro-tuan tanah dan anti petani, seperti yang dicetuskan oleh
gerakan petani KMP (Gerakan Petani Filipina). Dan kini,
seperti yang terjadi di belahan Asia Tenggara, UU inilah
yang digembosi oleh Bank Dunia bersama regulasi lainnya.
Tak pelak lagi, karena dukungan pemerintah yang dipenga-
ruhi paham neoliberalisme dan pro-pasar, gerakan pem-
baruan agraria pun mandeg. Hal ini terjadi di Filipina selama
belasan tahun terakhir, sama seperti fenomena di Thailand
dan Indonesia.
b. Afrika: Market-assisted land reform di Afrika
Selatan dan Mesir
Kemiskinan bukan hal yang baru di daerah pedesaan
di Afrika. Khususnya di Afrika Selatan, hal yang fenomenal
adalah politik apartheid yang menindas kaum kulit hitam
di negara ini sejak tahun 1948. Pertanian di negara ini seperti
yang diterangkan Lebert (dalam Lubis (ed): 2000) adalah
proses transformasi dari sistem sewa menyewa yang bebas
menjadi sistem penyewaan tenaga kerja. Sistem penyewaan
tenaga kerja ini juga berubah menjadi pekerja tani upahan,
yang bersamaan waktunya dengan hilangnya akses ke sistem
produksi pertanian berbasiskan keluarga (family farming)
yang subsisten—ciri khas pertanian Afrika.
Pengalaman penindasan kulit putih terhadap kulit hitam
95
