Page 147 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 147

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

                Sementara sejak Juni 2006 kemarin, pemerintah Bo-
            livia telah menjalankan program negara yang ditunggu-
            tunggu petani: Revolusi Lahan. Dengan adanya revolusi
            lahan, tanah milik pemerintah harus dibagi-bagi ke petani
            miskin dan tak bertanah di Bolivia. Petani kaya pun tak
            senang, mereka menggalang kekuatan untuk menentang
            redistribusi lahan Bolivia. Pemerintah tak peduli, karena
            dampak pembagian lahan ini bagi kehidupan rakyat Bo-
            livia dipercaya nyata. Tanggal 3 Juni lalu, dieksekusilah tin-
            dakan pemerintah untuk membagikan 3,1 juta hektar lahan
            untuk 60 kelompok masyarakat petani Indian.
                Pembagian lahan tersebut merupakan rencana besar
            Presiden Evo Morales yang juga petani. Ia mendambakan
            kesempatan yang sama, otonomi, dan terutama akses kepa-
            da lahan pada seluruh campesinos (petani) yang ada di negara
            tercintanya. Hal ini sudah menjadi pandangannya sejak
            bergabung dalam Partai MAS (Movimiento Al Socialismo),
            dan kampanye-kampanyenya menuju kursi kepresidenan.
                Di Bolivia, gerakan pembaruan agraria sudah ditunggu
            sejak lama, karena 90 persen lahan pertanian ternyata hanya
            dimiliki oleh beberapa keluarga. Sementara, sisa 10 persen
            lahan pertanian dibagi oleh 3 juta petani miskin. Sudah
            bertahun-tahun lamanya penindasan ini berlangsung, dan
            saat pembaruan agraria sejati dilaksanakan rakyat tertin-
            daslah yang bersorak. Pembaruan agraria di Bolivia dan
            Brazil—serta Amerika Latin pada umumnya—bisa disebut
            program yang populis, karena sudah menjadi aspirasi mayo-
            ritas rakyat sejak lama. Kendalanya dulu hanya pada politi-
            cal will pemerintah yang tidak mendukung dan tidak ber-
            pihak kepada rakyat.

            100
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152