Page 150 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 150
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
pemerataan. Hal ini menentang pandangan Bank Dunia,
bahwa land reform yang dilakukan harus memperhatikan
melulu aspek ekonomi. Pandangan inilah yang membuat
program land reform Bank Dunia malah tidak mengangkat
rakyat dari kemiskinan, karena ahistoris dan tidak relevan
dengan kondisi sosial dan politik ekonomi rakyat. Pemba-
ruan agraria juga setidaknya harus bersifat politis, sehingga
tidak kehilangan maknanya sebagai jalan yang harus ditem-
puh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya menurut Gunawan Wiradi (2004) harus
ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam konsep dan
implementasinya. Karena itu pembaruan agraria haruslah
bersifat:
= “politically tolerable”
= “economically viable”
= “culturally understandable”
= “socially acceptable”
= “legally justifiable”
= “technically applicable”
Prasyarat terpenting dari pembaruan agraria agar berhasil
dilaksanakan adalah (menurut Cf. Russel King, 1977 seperti
yang dikutip dan diperbarui oleh Gunawan Wiradi, 2004):
- Kemauan politik (political will) dari pemerintah
Seringkali pemerintah di banyak negara tidak mendukung
terwujudnya gerakan pembaruan agraria. Sebagian lagi
ada yang melakukannya setengah-setengah atau terputus,
seperti pengalaman Filipina dan Indonesia yang hanya
melakukan gerakan pembaruan agraria yang direncanakan
secara masif pada era 1960-an. Banyaknya tuntutan
untuk pelaksanaan pembaruan agraria sesegera mungkin
103
