Page 240 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 240

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               contoh, apakah betul model di Bolivia cocok untuk kita.
               Ataukah model Philipina, Taiwan. Apakah yang cocok ada-
               lah model yang sekarang diterapkan di Venezuela yang
               dilaksanakan secara utuh dalam 5 tahun ini bersama masya-
               rakatnya di bawah lembaga pertanahan bernama INTI dan
               telah berhasil mengembangkan kehidupan rakyatnya dengan
               mengalokasikan tanah 3,5 juta hektar.
                   Apapun modelnya, tetapi catatannya dalam kaitan ini
               adalah harus historis. Harus terkait dengan perkembangan
               kehidupan kemasyarakatan kita sendiri. Model yang paling
               tepat bagi kita adalah model yang betul-betuk memahami
               jiwa, perasaan, dan pikiran rakyat yang ada di Indonesia.
               Hanya dengan cara itu program yang kita lakukan, gerakan
               pembaruan agraria ini, akan bisa dijalankan secara baik dan
               apik.
                   Tambahan saya yang tidak banyak pada kesempatan
               pagi ini adalah ajakan saya kepada semuanya: sudah cukup
               lama di dalam perjalanan kebangsaan kita tidak memikirkan
               hal ini. Secara resmi yang terakhir pada tahun 1960, kalau
               tidak salah bulan Oktober. Bung Karno menyatakan sudah
               waktunya kita melakukan penataan pertanahan yang ada
               di tanah air dengan menggunakan Undang-undang Pokok
               Agraria. Di mana Undang-undang Pokok Agraria adalah
               undang-undang yang sangat konsisten dengan Undang-
               undang Dasar 1945 dan Pancasila.
                   Sekarang waktunya kita diberikan oleh Tuhan kepada
               kita sebagai bangsa Indonesia untuk menata kembali per-
               soalan-persoalan pertanahan di tanah air melalui gerakan
               pembaruan agraria nasional. Di dalamnya ada dua hal yang
               harus konsisten: (1) penataan politik dan hukum perta-

                                                                  193
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245