Page 241 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

nahan; (2) aspek praktis dari penyelenggaraan gerakan pem-
baruan agraria dengan alokasi tanah yang sudah disisihkan
pemerintah tersebut. Dua hal ini harus berjalan seiring,
sehingga pada ujung perjalanannya nanti kita memiliki sistem
politik dan hukum pertanahan yang betul-betul mencermin-
kan isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni
dengan menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-
donesia. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 yang ditopang pasal
23 ayat 2 dan pasal 28. Harapannya adalah kita mempunyai
sistem politik pertanahan yang baik yang taat asas terhadap
Undang-Undang dasar 1945, yaitu sistem politik pertanahan
dan sistem hukum politik pertanahan yang mengarah untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertanahan mempunyai peran penting. Oleh karena itu,
forum yang sangat berharga ini—para cerdik cendekia ada
di sini, para praktisi ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat
ada di sini—adalah saat bagi kita untuk membangun konsen-
sus, bagaimana menjalankan gerakan pembaruan agraria
nasional secara baik, utuh, dan apik.
Saya melihat dari perjalanan proses dan diskusi-diskusi
saya dengan berbagai pihak, visi, misi dan norma sudah
bersama kita. Sekarang bagaimana menjadikan ini sebagai
suatu gerakan yang utuh, gerakan yang betul-betul mencer-
minkan perasaan, pikiran dan jiwanya rakyat Indonesia.
Karena dengan hanya itu gerakan pembaruan agraria nasio-
nal bisa jalan secara baik. Sesudah itu saya mempercayakan
sepenuhnya kepada ibu-bapak sekalian, saudara-saudara
sekalian, guru-guru saya juga kebetulan ada di sini untuk
merumuskan ini sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya ini
menjadi gerakan yang betul-betul mencapai lima tujuan yang

194