Page 246 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 246

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               dan (15 Nopember 2006), mengingatkan kita bahwa 46
               tahun yang lalu juga dalam bulan Nopember (17 Oktober
               s/d 6 Nopember 1960) diselenggarakan Seminar Land Re-
               form di Jakarta untuk membahas langkah-langkah pelak-
               sanaan setelah Panitia Negara berhasil menyelesaikan
               Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 pada tanggal
               24 September 1960.
                   Panitia Negara yang bekerja di Jogja dan di Jakarta sejak
               tahun 1947 menyerahkan hasil pekerjaan mereka kepada
               DPR Gotong-Royong yang menggodok buram UUPA no.
               5/1960 sehingga selesai pada tanggal tersebut. Undang-un-
               dang juga dilahirkan pada masa terjadi perubahan dibidang
               Ketatanegaraan, yaitu perubahan dari “demokrasi liberalis-
               me ke demokrasi terpimpin dan sosialisme Indonesia”
                   Intisari dari UUPA no. 5/1960 ialah untuk :
               1.  Meletakkan   dasar-dasar   bagi   penyusunan   hukum
                   agraria   Nasional   yang merupakan alat untuk memba-
                   wakan kemakmuran; kebahagiaan dan keadilan bagi
                   Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka
                   masyarakat yang adil dan makmur.
               2.  Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
                   dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
               3.  Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian
                   hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
                   seluruhnya.
                   Dalam UUPA no. 5/1960 itu tercantum pula prinsip-
               prinsip dari land reform, yaitu suatu perombakan dari
               struktur dan penggunaan pertanahan, sehingga tercapai suatu
               cara penggunaan tanah yang adil dengan mempertinggi
               produksi dan pembagian yang adil pula dari hasil produksi,

                                                                  199
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251