Page 250 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 250
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
2010 tentu sudah harus juga membangun sistim kelem-
bagaan dari pusat sampai ke pedesaan yang masing-
masing diberi wewenang sesuai ruang cakup tugasnya.
Sudah jelas tindakan ini setelah sistim hukum disele-
saikan (tahap satu),
- Kesiapan kelembagaan termasuk segenap aparat pe-
merintah dari birokrasi sampai kepolisian dan angkatan
bersenjata, sudah diberikan pejelasan dan instruksi.
II. Laporan Interim Pertanahan
Pada akhir tahun 1977 menjelang Repelita ke-3 (1978-
1983) Pemerintah Orde Baru telah menghadapi kesulitan
dibidang pertanahan yang dibutuhkan untuk Pembangunan
Nasional. Dengan dalih partai-partai politik antara 1960-
1965 mendalangi organisasi tani menuntut tanah, UUPA
no. 5/1960 dibekukan. Menjelang akhir tahun 1977 Presiden
Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Negara
EKUIN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Negara Riset
untuk mengadakan penilaian mengenai Masalah Pertanahan
dan Latar Belakang Masalah-masalah Pokok. Walaupun
dalam Pelita II sektor-sektor diluar pertanian juga berkem-
bang, dalam tahun 1975 sektor pertanian saja menyum-
bangkan hampir 37% kepada produk domestik bruto (PDB/
GDP). Sudah diperkirakan bahwa pertanian antara 1985-
2000 akan dapat ditingkatkan sampai 3,5 kali lipat.
Memang ternyata bahwa waktu krisis moneter per-
tengahan 1997 ekonomi negara dan usaha diperkotaan
didesak kembali ke sektor pertanian didaerah rural/pede-
saan. Pada tahun 1976 pertanian menyumbangkan 35%
kepada nilai total ekspor negara kita dan tahun 2006-pun,
203
