Page 253 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Pendek kata pada tanggal 21 Mei 1979 diselenggarakan
pertemuan kerja sebagai diperintahkan oleh MPR dalam
GBHN (Tap MPR No. IV/MPR/1978) dimasa Pelita III.
Tugas-tugas yang diprioritaskan adalah :
a) Tataguna tanah (landuse)
b) Landreform
c) Pengurusan Hak-hak tanah; perkebunan ; PJKA, per-
tambangan dan kehutanan.
d) Pendaftaran tanah.
Praktis semua tugas yang diemban Departemen Agraria
diturunkan sampai ke Direktur Jenderal Agraria sehingga
dalam praktek berbagai masalah tenggelam. Sebenarnya
baru tahun kemudian dalam Pelita IV (1985) Ditjen Agraria
menyelenggarakan suatu Diskusi Panel tentang Pelaksanaan
Pasal 14 dan 15 UUPA no. 5/1960 mengenai land use plan-
ning dan pelaksanaannya sehubungan dengan Hari Ulang
Tahun UUPA no.5/1960 ke-25.
Dalam laporan tersebut telah disampaikan antara lain
bahwa sejak tahun 1982, di Jawa Tengah 16.000 Ha tanah
pertanian sudah menjadi non-pertanian. Di Jawa Barat ter-
jadi konversi dibawah kedok real estate yang pada hake-
katnya dikuasai orang-orang secara pribadi. Sekitar 420.000
Ha tanah di Jawa Tengah mengalami kerusakan dan seba-
gainya.

III. Menjelang Pelita III dan WCARRD
Pada akhir Pelita II dalam masa Orde Baru tampaknya
mulai dirasakan bahwa masalah tanah menjadi hambatan
pembangunan, sehingga Presiden R.I. menugaskan kepada

206