Page 252 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

wajiban meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah
kerusakannya.
d. Agar tidak terjadi konversi penggunaan tanah-tanah per-
tanian yang subur yang telah memiliki jaringan irigasi
yang baik.
e. Sementara menunggu hasil penelitian, pelaksanan UU
no. 2/1960 tentang perjanjian bagi hasil dan UU no.
16/1964 tentang perjanjian bagi hasil perikanan harus
ditingkatkan.
f. Peraturan perundangan tentang perburuhan di sektor
pertanian.
Ini beberapa saran yang dikemukakan dalam laporan
interim tersebut yang penulis anggap penting dan diangkat
dari 25 saran tentang langkah-langkah pelaksanaan, diluar
saran untuk penelitian yang berjumlah 12. Sayangnya sela-
ma Pelita III (1978/79 -1983/84) sedikit sekali dari saran-
saran yang dilaksanakan. Namun demikian satu langkah
maju dapat disebut ialah suatu Pertemuan Kerja yang dipra-
karsai Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri
dengan mengundang para Inspektur Jenderal Departemen-
departemen dan Pejabat Tinggi Lembaga Tinggi Negara
Non Departemen.
Perlu dijelaskan bahwa setelah Departemen Agraria di
tahun 1960-an dibubarkan, agak terpaksa dibentuk Direk-
torat Jenderal Agraria didalam Departemen Dalam Negeri
yang dianggap paling tepat. Namun dengan demikian kecuali
ini seperti dikembalikan ke susunan zaman kolonial, juga
kekuasaan dan wewenang dalam mengurus permasalahan
agraria sangat dikurangi. (Keputusan Presiden RI No. 63/
1966).

205