Page 249 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

erty mechanism that could legally fix the economic poten-
tial of their assets so that they could be used to produce,
secure or guarantee greater value in the expanded market”.
Di Negara Barat setiap asset sudah terdaftar sesuai
peraturan dalam suatu sistim pemilikan formal sehingga
sebidang tanah, rumah dan Iain-lain terlindungi oleh hukum.
Karena itulah sistim hukum juga perlu disesuaikan dengan
perombakan struktur agraria, sehingga yang miskin juga
secara aktif dapat turut berproduksi. Jadi pilihan ekonomi
politik adalah antara membuat potensi nasional termasuk
simiskin berproduksi secara mandiri atau menarik investor
dengan modal asing yang keuntungannya yang diperoleh
juga akan keluar negeri untuk sebagian besar.
Perombakan struktur pertanahan memang berkaitan
dengan dampak pada struktur perekonomian maupun
struktur sosial yang dewasa ini timpang. Oleh karena itu
sebaiknya suatu strategi pelaksanaan sebaiknya dilakukan
dalam kurun waktu sesingkat mungkin dan dijadwalkan.
Bila tahun 2007sudah akan dimulai, maka sebaiknya :
- Ada pernyataan pemerintah yang tegas mengenai UUPA
no. 5/1960 sebagai sumber acuan utama,
- Penyesuaian undang-undang sektoral yang berhubungan
dengan “bumi, air dan ruang angkasa beserta segala
kekayaan yang terkandung didalamnya, karena undang-
undang sektoral adalah perumusan yang bersifat de-
rivative,
- Satu lembaga negara yang selama periode pelaksanaan
Reformasi Agraria dan Landreform diberi wewenang
sebagai koordinator pelaksanaan antar-sektor,
- Persiapan yang diusulkan untuk dilakukan antara 2007-

202