Page 254 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 254

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               Meneg EKUIN /Ketua BAPPENAS dan Meneg RISET
               dalam suatu Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional
               (8 Nopember 1977) untuk melakukan penilaian dan studi
               cepat mengenai masalah pertanian.
                   Penugasan tersebut dilakukan dengan mengadakan
               pembahasan luas dan cukup mendalam dengan mengundang
               pejabat-pejabat tinggi departemen terkait, ahli-ahli univer-
               sitas dan lembaga-lembaga negara non departemen.
                   Dalam beberapa bulan antara Nopember 1977 dan
               Pebruari 1978 diadakan rapat-rapat di BAPPENAS., yang
               menghasilkan Laporan Interim Pertanahan (4 Maret 1978)
               yang sebelum Pelita III dimulai dalam bulan April 1978
               diserahkan kepada Presiden R.I. oleh kedua Menteri Negara
               tersebut. Sebelumnya juga telah diadakan konsultasi dengan
               Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud (Aim.) yang menye-
               tujui bahwa UUPA no.5/1960 tetap dipertahankan. Salah
               satu pertimbangan beliau adalah karena menggantikannya
               akan meminta banyak waktu dan juga dana. Akhirnya jadi
               UUPA no. 5/1960 dipertahankan sehingga pelaksanaan da-
               pat segera dimulai.
                   Dalam makalah ini tidak diacu semua saran operasionil
               dan penelitian karena terlalu banyak, akan tetapi bila diper-
               lukan dapat difoto copy. Dalam garis besar ada saran-saran:
               A. JangkaPendek      : (1) Operasional (25 saran)
                                      (2) Penelitian   (12 saran)
               B. Jangka Panjang    : (1) Operasional   (5 saran)
                                      (2) Penelitian   (3 saran)
                   Yang penting adalah keputusan bahwa tanpa merubah
               UUPA no. 5/1960, peraturan-peraturan pelaksanaan harus
               mengacu ke UU tersebut tetapi juga disesuaikan dengan

                                                                  207
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259