Page 255 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

perkembangan. Didorong oleh Laporan Interim Pertanahan
tersebut Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam
Negeri menyelenggarakan pertemuan dengan para Inspektur
Jenderal Departemen-departemen lain dan Pejabat Tinggi
Lembaga Tinggi Negara Non-Departemen (21 Mei 1979).
Dengan mengacu kepada UUD 1945 (Pasal 33/3)
ditegaskan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal tersebut setelah
pembubaran Departemen Agraria sebagai berikut:
a. Mengatur Tataguna Tanah (Landuse).
b. Menyelenggarakan Landreform
c. Mengurus hak-hak atas tanah.
d. Mengurus pendaftaran tanah.
e. Melakukan administrasi.
Berdasarkan perintah MPR-RI (Tap no. IV/MPR/1978)
yang tercantum dalam GBHN, tugas-tugas yang perlu di-
prioritaskan adalah :
- Menyusun Tataguna Tanah (Landuse).
Mulai Landreform.
- Mengurus Hak-hak Tanah: Perkebunan, PJKA,
Pertambangan dan Kehutanan.
- Pendaftaran Tanah.
Pertemuan-pertemuan dan keputusan-keputusan yang
dihasilkan sejak Nopember 1977 ada gunanya waktu ada
delegasi RI dibawah pimpinan Menteri Pertanian menghadiri
World Conference on Agrarian Reform and Rural Develop-
ment (WCARRD) antara 12-20 Juli 1979 di markas FAO
Roma, Italia. Dalam laporan Menteri Pertanian/Ketua
Delegasi RI. kepada sidang FAO disampaikan bahwa Indo-
nesia dalam melaksanakan : “Agrarian Reform and Rural
Development (for the 1980’s)” akan tetap memprioritaskan

208