Page 259 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Lampiran 1

Sistem Hukum 1

Boleh dikatakan dalam perubahan sistim hukum yang
berlaku dalam zaman penjajahan sampai sistim hukum yang
masih kita susun dan yang sesuai dengan tuntutan zaman
dan masyarakat multi-ethnik dan multi kultural masih ber-
langsung, dan ini harus dipercepat penyelesaiannya.
Kesimpang-siuran perundang-undangan Sektoral dan
Peraturan Pemerintah, mengakibatkan suatu krisis normatif
artinya moral yang tercantum dalam hukum seperti memu-
dar. Akibatnya memang lalu hukum tidak mengatur perilaku
warga sehingga juga “Law enforcement” sangat melemah.
Legitimasi yang mendalam kehilangan pengaruhnya. Pada
hal ini merupakan satu tindakan pertama yang harus kita
lakukan demi ketertiban kehidupan bermanfaat.
Beberapa dasawarsa kita telah mengalami kekuasaan
yang relative repressif dan setelah Reformasi 1998 dalam
masa Demokratisasi mengharapkan lebih banyak pelayanan
dari negara terutama tentu dari birokrasi baik ditingkat pusat
maupun daerah. Jadi hukum yang responsif yang ingin kita
bangun adalah sistim hukum yang menyesuaikan diri atau
disesuaikan dengan kepentingan mayoritas masyarakat dan
yang relatif terbelakang atau ekonomis terdesak
Ada istilah “Sociological yurisprudence” yang berarti
realisme hukum yang memberi kemampuan bagi institusi
hukum untuk secara lebih menyeluruh mempertimbangkan
fakta-fakta sosial dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.

Kepentingan umum dan keadilan tetap menjadi pedoman

212