Page 256 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

pembangunan pertanian dan juga landreform akan dida-
sarkan atas UUPA no.5/1960, kecuali itu dikemukakan tiga
program prioritas, ialah : (a). Resettlement Programs; (b).
Irrigation Program dan (c). Conservation of land resources.
Sayangnya sepulangnya delegasi Indonesia dari Roma
tidak ada pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Agraria; yang
tampaknya dipentingkan oleh Departemen Pertanian adalah
penerapan dan penyebaran teknologi pertanian dalam Revo-
lusi Hijau, serta pembentukan wilayah produksi pertanian
(BUUD dan WILUD).
Baru tujuh tahun setelah WCARRD, Ditjen Agraria
menyelenggarakan Diskusi Panel tentang pelaksanaan Pasal
14 dan 15 UUPA no. 5/1960 yanitu mengenai Landuse Plan-
ning yang didambakan serta pelaksanaan Landuse Planning
dengan mengacu kepada Pasal 2 UUPA no.5/1960 (“bumi,
air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di
dalamnya”).

IV. Perkembangan Pasca Reformasi
Memasuki abad ke-21 setelah Reformasi 1998 tampak-
nya timbul kesadaran kembali betapa pentingnya masalah
agraria untuk Pembangunan Ekonomi Nasional yang sudah
terpuruk sejak pertengahan Juli 1997. Pemicunya dikatakan
adalah krisis moneter dunia, sehingga R.I. lebih terpuruk
dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Krisis per-
bankan menimbulkan inflasi tajam dan pelarian modal kelu-
ar negeri, sehingga juga pengangguran meningkat tinggi.
Untuk beberapa lama bahkan daerah pedesaan menjadi
daerah penyelamatan kaum papa.
Di tahun 2000 MPR mulai menyelenggarakan perte-

209