Page 257 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

muan-pertemuan untuk mencari pemecahan agraria karena
juga LSM melaporkan banyak konflik dan sengketa di
daerah. Dua pertemuan diadakan berturut-tunit di Hotel
Preanger dan Hotel Panghegar di Bandung dengan mengun-
dang pakar-pakar universitas dan aktivis LSM. Boleh
dikatakan usaha inilah yang menghasilkan TAP MPR IX/
2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber-
daya Alam. Karena konflik pertanahan semakin bertambah
tahun berikutnya juga dilahirkan TAP no.VI/MPR/2002
yang mengandung rekomendasi kepada Presiden R.I. untuk
“menyiapkan penyusunan peraturan perundangan yang
mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumberdaya alam,
termasuk bumi, air, ruang angkasa dan seterusnya. Serta
sekaligus mengantisipasi konflik yang mungkin timbul
dihari depan dan harus dihindari.
Langkah maju yang penting adalah juga prakarsa
KomNas HAM yang bersama dengan aktivis LSM menga-
dakan Seminar di Carita (Juli 2004) untuk “Menggagas
Pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria
(KNuPKA). Pertemuan ini menghasilkan :
a. Naskah Akademik.
b. Rancangan Keputusan Presiden R.I. tentang Pemben-
tukan KNuPKA.
c. SK Ketua KomNas HAM tentang pembentukan Tim
Kerja Menggagas Pembentukan KNUPKA di Indone-
sia.
Sepanjang ingatan penulis hasil pertemuan juga telah
disampaikan Bapak Hamidan dari KomNas HAM kepada
Presiden RI tahun 2005. Demikianlah dalam garis besar
gagasan yang telah dirumuskan dan usul/saran yang telah

210