Page 90 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

kebelakang, kita harus mengatakan bahwa sengketa-
sengketa agraria yang marak sekarang bukan sengketa biasa
yang diselesaikan diantara pihak terlibat saja. Seperti halnya
pada zaman kolonial abat ke 19, sengketa agraria masa kini
merupakan fenomena yang kental politik. Beberapa petun-
juk mengarahkan kesimpulan tersebut: Pertama, pening-
katan kasus-kasus sengketa tanah terjadi paralel dengan
perubahan dalam konfigurasi kekuasaan di Indonesia.
Terutama dengan diadopsinya pendekatan ekonomi liberal 1
yang disertai oleh sistim pemerintahan otoriter masa Orde
Baru. Kedua, sengketa agraria yang marak kini melatar bela-
kangi pengorganisasian petani dan masyarakat adat. Ketiga,
sengketa agraria menyulut berkembangnya diskursus menge-
nai konsep-konsep baru sistim penguasaan dan manajemen
tanah dan sumberdaya alam lain. Pada intinya konsep-
konsep ini merupakan koreksi dari sentralisasi berlebihan

1 Istilah ekonomi liberal atau kapitalisme liberal untuk Indonesia
dengan sendirinya kurang tepat, karena tidak dapat disandingkan dengan
sistim pemerintahan otoritarian. Selanjudnya, pengertian ekonomi lib-
eral juga tidak tepat bila dihadapkan dengan kenyataan bahwa kehidupan
ekonomi tidak dibangun dari persaingan bebas antara pelaku-pelaku
ekonomi yang mandiri. Sebaliknya pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia
sepanjang masa Orde Baru dan juga dalam kadar lebih rendah kini, terdiri
dari pada pelaku-pelaku yang memiliki hubungan bisnis dan interest erat
dengan birokrasi, exekutif dan militer. Yoshihara Kunio (1990)
menyebutnya pemburu rente dan sistimnya sebagai kapitalisme semu.
Di dalam makalah ini istilah liberal lebih diartikan harafiah, sebagai sistim
yang terbuka bagi infestasi asing disegala sektor, termasuk mengobral
investasi sumberdaya alam bagi modal perusahaan multinasional. Sistim
liberal ini kebalikan dari sistim ekonomi nasionalis yang lebih memilih
pendekatan BERDIKARI.

43