Page 92 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

merubah sistim penguasaan tanah di pedesaan sudah dimulai
oleh kekuasaan kolonial interregnum Perancis dan Inggris.
Namun tidak berlanjud karena sempitnya waktu dan
persaingan imperialis diantara negara-negara adidaya saat
itu. Setelah berkuasa kembali, Belanda tidak meneruskan
experimen liberal dari Perancis dan Inggris sebelumnya,
terutama atas pertimbangan bahwa kapitalis Belanda –
dibandingkan kapitalis Perancis dan Inggris - belum siap
memanfaatkan sistim kolonial liberal untuk menanam
modalnya di kawasan kolonial. Strategi yang dipilih Belanda
adalah exploitasi lebih langsung dengan menerapkan sistim
tanam paksa, dimana negara kolonial sendiri yang memain-
kan peranan utama. Strategi kolonial ini merupakan inter-
vensi radikal pertama kedalam sistim kelembagaan pengu-
asaan sumberdaya alam dan sistim pertanian lokal, dan
hanya dapat diterapkan di Jawa dan beberapa enklave diluar
Jawa karena keterbatasan jangkauan aparat kolonial. Inter-
vensi radikal kedua yang mempunyai implikasi lebih luas
adalah diberlakukannya Agrarische wet tahun 1870
(Suhendar & Winarni, 1997; Noer Fauzi, 1999). Salah satu
inti perundangan tersebut, Domein Verklaring, merupakan
langkah awal yang radikal dalam mengusahakan sentralisasi
penguasaan tanah dan sumberdaya lain ketangan negara
secara faktual. Ekonomi Belanda saat itu telah siap untuk
expansi modalnya secara mendiri, tidak lagi diwakilkan pada
negara kolonial seperti sebelumnya, didaerah kolonial. Ka-
wasan yang dianggap bebas kepemilikan, terutama daerah
dataran tinggi, di definisikan sebagai tanah negara dan dapat
disewakan pada swasta selama 75 tahun. Di dataran rendah
swasta dapat menyewa tanah dari penduduk. Perkebunan

45