Page 94 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Masa pemerintahan Sukarno memperlihatkan gabungan
unik dari manajemen sumberdaya alam yang konvensional
dan usaha reforma agraria pertama (dan sampai kini terakhir)
pasca kemerdekaan. Pada saat itu, paradigma pemusatan
penguasaan sumberdaya alam setidaknya sebagian meru-
pakan pencerminan dari semangat nasionalisme, usaha
menghapuskan bentuk-bentuk “feodal” dan memberikan
instrumen bagi negara untuk memobilisasi sumberdaya un-
tuk ekonomi nasional. Di Jawa, strategi ini memperlihatkan
wajahnya yang sinikal ketika petani-petani yang pada masa
pendudukan Jepang dan revolusi fisik menduduki perke-
bunan-perkebunan ex-zaman kolonial dikeluarkan oleh
pemerintahnya sendiri. Selanjutnya nasionalisasi perke-
bunan-perkebunan asing ternyata banyak diantaranya secara
riil jatuh ketangan tentara. UUPA cukup menjanjikan untuk
menggerakkan perubahan struktur agraria di Jawa. Lain
halnya untk petani dan masyarakat adat di luar Jawa. Walau
UUPA memberikan pengakuan hak-hak atas sumberdaya
alam pada masayrakat adat, namun persyaratan-persyaraan
yang menyertainya boleh dikatakan dengan mudah meniada-
kan hak-hak masyarakat adat. Pada masa itu tidak banyak
konsekwensi yang dialami penduduk di luar Jawa, karena

Wertheim W.F. (1956) Indonesian society in Transition. A Study of So-
cial Change. Sumur Bandung; Wertheim W.F. (1978) Indonesie: van
vorstenrijk ktot neo-kolonie. Boom Meppel, Amsterdam; Suhendar E.
Dan Winarni Y.B. (1997) Petani dan Konflik Agraria. Akatiga.; Fauzi,
Noer (1999) Petani dan Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria
Indoneaia. Insist, KPA, Pustaka Pelajar; Untuk kawasan luar Jawa lihat
Pelzer K.J. (1985) Toean Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan
Perjuangan Agraria di Sumatra Timur, 1863-1947. Penerbit Sinar Harapan.

47