Page 99 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 99

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

            mempunyai kekuasaan apa-apa disatu pihak dan permerin-
            tah atau perusahaan besar yang memiliki segala kekuasaan
            dipihak lain. Boleh dikatakan pada semua proyek-proyek
            besar pemerintah maupun swasta, terjadi kasus-kasus dima-
            na penduduk dipaksa dengan segala cara melepaskan tanah
            mereka. Umumnya dengan kompensasi yang tidak sesuai

            dan diputuskan secara sepihak oleh pengusaha atau oleh
            pemerintah. Contoh terkenal adalah kasus waduk Kedung-
            ombo dan proyek real-estate Rancamaya. Sama sekali bukan
            perkecualian bahwa pada kasus-kasus seperti ini kelompok-
            kelompok preman dimanfaatkan untuk mengintimidasi
            penduduk. Termasuk juga dalam kasus ini adalah sengketa
            antara penduduk dengan pengusaha besar dalam menguasai
            sumberdaya laut dan sumberdaya bersama (the commons)
            lain, dengan dampak negatif terhadap kesempatan usaha
            penduduk. Pada kasus seperti ini, pengusaha besar tidak
            memperdulikan hak-hak masyarakat lokal terhadap sum-
            berdaya yang telah lama dikelola atau dimanfaatkan mereka.
            Sengketa panjang antara nelayan kecil dengan pihak-pihak
            yang mengoperasikan pukat harimau merupakan contoh.

            Contoh lain adalah sengketa antara pengembang daerah
            wisata dengan penduduk setempat. Pada kasus terakhir ini
            sumberdaya bersama (the commons) yang dapat diakses oleh
            penduduk menjadi tertutup karena dihaki oleh pengembang.
            Penghakkan daerah pantai, pulau-pulau kecil oleh hotel dan
            resort wisata merupakan contoh.
                Ketiga, adalah kategori sengketa agraria yang dipicu
            oleh pendefinisian secara sepihak oleh negara kawasan hutan
            dan tanah negara disertai oleh pengabaian hak-hak adat

            52
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104