Page 98 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 98

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               dari petani korban penggusuran tersebut mendapatkan
               kembali tanah mereka dalam rangka program landreform.
               Namun setelah Sukarno jatuh dan Orde Baru berkuasa,
               petani-petani ini digusur kembali dari tanah-tanah mereka,
               atas nama usaha menumpas petani-petani yang berafiliasi
               dengan PKI. Termasuk di dalam kategori ini juga kasus-

               kasus dimana pihak perkebunan menganulir hak petani
               menggarap tanah perkebunan yang diperoleh pada masa lalu
               sebagai bagian dari hak buruh perkebunan. Perkebunan juga
               berusaha mengusir petani dari lahan-lahan perkebunan. Con-
               toh terkenal adalah kasus sengketa tanah antara petani Jeng-
               gawah dengan PTP XXVII. Sengketa kategori ini terjadi
               juga antara petani dengan instansi angkatan bersenjata, atas
               tanah-tanah yang diduduki petani pada masa revolusi fisik,
               atau atas tanah yang diambil alih dari petani secara paksa
               oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan militer. Feno-
               mena pengorganisasian petani kedalam paguyuban dan seri-
               kat-serikat tani di Jawa pasca Reformasi politik tahun 1998,
               merupakan salah satu respons petani dalam rangka penuntut
               kembali hak-hak tanah yang telah dirampas dari tangan mereka.

                   Kedua, adalah kategori konflik yang dipicu oleh ketim-
               pangan kekuasaan dibarengi oleh ketidak pastian hak-hak
               tanah rakyat serta sistim peradilan yang tidak berfungsi.
               Termasuk dalam sengketa agraria kategori ini adalah kasus-
               kasus dimana pemerintah atau perusahaan besar memaksa
               petani menjual tanahnya, dengan harga yang ditentukan
               secara sepihak dan sangat merugikan petani. Kasus-kasus
               ini terutama terjadi pada masa Orde Baru, dimana terdapat
               jurang kekuasaan yang lebar antara penduduk yang tidak

                                                                   51
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103