Page 100 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

masyarakat lokal. Bersamaan dengan pengabaian hak-hak
atas sumberdaya ini, terjadi pengabaian terhadap pengeta-
huan lokal dan bentuk-bentuk lokal dari manajemen
sumberday alam. Sengketa-sengketa ini merebak ketika pe-
merintah sejak tahun 1970an mendefinisikan Hak Mengu-
asai Negara (HMN) atas sumberdaya alam secara harafiah,
dan memanfaatkan otoritasnya untuk mengkonsesikan

tanah dan hutan negara kepada perusahaan-perusahaan
besar untuk exploitasi skala besar. Sistim pemerintahan yang
otoritarian memudahkan pemerintahan masa itu memak-
sakan pendefinisian otoritasnya secara sepihak. Termasuk
dalam kategori ini adalah kasus-kasus pengabaian hak
masyarakat terhadap sumberdaya yang turun-temurun telah
dimanfaatkan dan biasanya dikukuhkan di dalam adat
masyarakat tersebut. Termasuk didalamnya adalah tanah-
tanah cadangan warga masyarakat maupun sumberdaya yang
dikuasai bersama (common property). Kasus sengketa kate-
gori ini boleh dikatakan terjadi di semua sektor: kehutanan,
perkebunan, pertambangan, transmigrasi, kelautan. Contoh
sengketa kategori ini adalah sengketa penduduk dengan
perusahaan air minum dalam kemasan, mengenai dominasi
perusahaan swasta dalam akses pada sumber air yang
mengurangi akses masyarakat terhadap air untuk konsumsi,
sanitasi maupun irigasi. Dalam hal penguasaan sumber-sum-

ber mineral (terutama emas), masyarakat lokal tidak selalu
berhadapan langsung dengan perusahaan besar. Tidak ja-
rang, operasi penambangan dilakukan oleh kelompok-kelom-
pok kecil penduduk yang didanai oleh pemodal. Dalam hal
ini, sengketa horisontal antar penduduk dapat terjadi. Seperti

53