Page 96 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

masyarakat lokal mengenai lingkungan SDA mereka. 3
Penentuan kawasan hutan negara secara sepihak ini – walau
menggunakan istilan Kawasan Hutan Kesepakatan -
mempunyai dampak luarbiasa bagi masyarakat-masyarakat
desa/-adat, yang dalam sekejap kehilangan hak terhadap
jutaan hektar sumberdaya dalam bentuk berbagai ekosis-
4
tem . Masyarakat-masyarakat ini harus hidup dibawah
bayang-bayang perusahaan-perusahaan raksasa pemegang
konsesi HPH /Hak Pengusahaan Hutan, HTI/Hutan Ta-
naman Industri dan perkebunan, yang selanjudnya menen-
tukan sistim manajemen dan pemanfaatan SDA yang secara
formal dikuasai mereka. Dan dengan demikian juga nasib
dari masyarakat-masyarakat desa/adat. Di Jawa rezim Orde
Baru membungkam hak-hak demokratis orang desa dengan
menerapkan kebijakan “massa mengambang”, sehingga
dengan leluasa dapat menjalankan kebijakan pertanahan
dan pertanian yang mengabdi pada kepentingan lapisan
kelas menengah kota, dan lapisan petani kaya di pedesaan.

3 Untuk pembahasan detail kontroversi klaim Dep. Kehutanan terhadap
kawasan hutan lihat Contreras & C. Fay (2006) Memperkokoh
pengelolaan hutan Indonesia. ICRAF.
4 Masyarakat adat di luar Jawa, mengembangkan sistim penghidupan
teradaptasi dengan tanah yang kurang subur, penduduk yang kecil serta
teknologi sederhana – mengembangkan pertanian extensive, dengan
sistim agroforestry dikombinasikan dengan pemanfaatan hail hutan,
terutama hasil hutan non-kayu (getah, rotan). Dengan cepat masyarakat
ini menyesuaikan sistim agroforestri mereka dengan meningkatnya
kebutuha pasar internasional akan bahan mentah seperti karet, produk-
produk getah lain, kopi, rotan, tengkawang, dll.

49