Page 97 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
88

pelepasan (angka 1 di atas) beranggapan bahwa masih terdapat
‘sisa’ tanah meski telah dilakukan pembagian Hak Milik .
9) Dalam situasi seperti tersebut di atas, pada sebagian areal bekas
konsolidasi tanah perkotaan itu ditetapkan sebagai lokasi
JLUKS.

b. Pengadaan Tanah JLUKS

Perencanaan pengadaan tanah JLUKS telah dimulai sejak tahun
2006, namun karena keterbatasan anggaran pelaksanaannya baru
dimulai pada tahun 2010, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan
Walikota Solok tanggal 10 juni 2010 Nomor 188.45/274/KPTS/WSL-
2010 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok.
Adapun penanggungjawab pelaksananya sejak tahun 2006 s/d

2014 oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Solok; dan sejak tahun
2015 s/d sekarang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kota Solok. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2012 ada
dilakukan ‘pembebasan’ tanah di setiap tahunnya, dan pada tahun
2012-2013 proses pembebasan mengalami stagnan.

Selain karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kota
Solok, proses pembebasan atas tanah ulayat kaum mengalami
keterlambatan karena:
(1) Diperlukan waktu relatif lama untuk memperoleh kesepakatan
kaum. Lamanya proses kesepakatan tersebut karena harus
disetujui oleh semua anggota kaum (dibuat dalam bentuk ranji).

Dalam kasus tertentu sebagian anggota kaum berada di luar
kota (di rantau) sehingga proses persetujuan ditempuh dengan
mengirimkan dokumen terkait untuk ditandatangani, atau
menunggu yang bersangkutan kembali ke kampung halaman.
(2) adanya biaya yang relatif besar untuk memperoleh persetujuan
Penguasa Adat. Dokumen penguasaan tanah (alas hak)
memerlukan paling tidak 3 (tiga) jenjang persetujuan. Di