Page 92 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 83

Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus, Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Semarang.
Penelitian ini menunjukkan dampak sosial dari pengadaan
tanah untuk pembangunan waduk, yaitu: keresahan masyarakat,
perubahan pola hubungan sosial antar masyarakat, dampak
ekonomi khususnya ketidaksesuaian nilai ganti rugi, dan dampak
lingkungan berupa penurunan kualitas udara, kebisingan,
kerusakan jalan, dan penurunan beberapa komponen hidrologi

sungai.

III.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu di Kanwil ATR/
BPN Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Di sini penelitian
diawali untuk memperoleh data tentang kebijakan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat mengenai pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum khususnya terhadap tanah
adat. Selanjutnya lokasi penelitian adalah di Kota Solok pada lokasi
pembangunan JLUKS. Di Kota Solok diteliti mengenai proses dan
tahapan pembangunan Jalan Lingkar Utara, proses pelepasan tanah

adat, dan dampak pembangunan JLUKS terhadap eksistensi tanah
adat, yaitu dampak langsung (yang terkena pembangunan JLUKS)
dan dampak tidak langsung (tanah adat di sekitar pembangunan
JLUKS).

III.2. Pengumpulan Data
Penelitian ini bersifat empiris dan normatif, yaitu melakukan
pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian

kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Solok yaitu pada
pengadaan tanah Jalur Lingkar Utara (JLUKS). Dalam penelitian