Page 95 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 95

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
            86

            IV.1.  Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
                Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS)


            a.  Riwayat Tanah JLUKS
                Riwayat penguasaan tanah yang menjadi obyek JLUKS adalah

            sebagai berikut:
            1)  Pada awalnya  sebagian  tanah  pada areal  JLUKS  merupakan
                tanah  ulayat kaum Nan Balimo  yang  diserahkan  oleh Ninik
                Mamak/IV Jinih seluas 240 ha. berdasarkan Surat Pernyataan
                Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 1976 yang
                ditandatangani oleh Penghulu Suku, Malin Adat, Manti Adat,

                Dubalang Adat, Pemuncak Suku, Orang Tua Adat, 2 orang yang
                tidak disebut Jabatannya (selaku Ampek Jinih); dan diketahui
                oleh Kepala Resort Kampung Jawa Kotamadya Dati II Solok dan
                Kepala  Resort  Nan  Balimo  Kotamadya  Dati II  Solok;  beserta
                2  (dua)  orang  Saksi.  Pelepasan  dilakukan  secara  cuma-cuma
                dalam rangka untuk pembangunan Kota Solok. Surat Pernyataan
                tersebut merupakan ‘ralat’ atas Surat sejenis yang dibuat pada

                tahun 1971.
            2)  Atas  dasar Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak  Atas
                Tanah tersebut, pada tanggal 19 Oktober 1976 dibuatlah Surat
                Penyerahan dan Penerimaan Hak Atas Tanah dari Ninik Mamak
                Resort Nan Balimo selaku Pihak Pertama, dan Walikota Solok
                selaku Pihak Kedua di hadapan Kepala Sub Direktorat Agraria
                Kotamadya Dati II Solok. Tanah dimaksud diserahkan kepada
                ‘Negara’ secara cuma-cuma untuk kemudian agar Pemerintah
                Kota Solok  dapat mengajukan  sesuatu hak  atas  tanah  yang

                sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
            3)  Hingga tahun 1996 tanah ulayat yang diserahkan tersebut tidak
                dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Kota Solok;
            4)  Pada tahun 1996, atas tanah yang diserahkan tersebut dilakukan
                pembagian  pemilikan  tanah berdasarkan Surat Keputusan
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100