Page 91 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
82

5) pelepasan tanah adat dibuat dengan dokumen berjudul
‘Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kepada
Negara’ secara sepihak dengan disaksikan Camat dan
Kepala Desa setempat, dan diketahui juga oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura;
6) pelepasan tanah adat disertai pemberian ganti kerugian.
c. Dwi Setianingsih, 2012, Dampak Sosial Pembebasan Tanah
Proyek Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum
(Studi Kasus Proyek Banjir Kanal Timur, di Kelurahan Pondok

Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur,
Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen
Sosiologi, Universitas Indonesia.
Penelitian ini melihat pada dampak sosial negatif dari
pembangunan infrastruktur Proyek Banjir Kanal Timur. Hasil
penelitian menyatakan bahwa dampak sosial pembebasan tanah
adalah: (1) konflik horizontal antar orang terkena dampak; (2)

konflik antar orang terkena dampak dengan aparat negara; dan
(3) putusnya kekerabatan dan tali silaturahmi.
d. Afriyandi Musra 2014, ‘Hasil penelitiannya menyatakan bahwa
penyebab keterlambatan pembangunan JLUKS terjadi pada 3
(tiga) tahap yaitu Tahap Persiapan (5 faktor), Tahap Pengadaan
Barang/Jasa (8 faktor), dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi (27
faktor). Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang terkait dengan
isu pertanahan adalah pada Tahap Persiapan, yaitu: (1) terlambat
pengadaan lahan, (2) perbedaan penilaian harga lahan, (3)

kenaikan harga ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman, (4)
penelitian kondisi lapangan kurang akurat, dan (5) kurangnya
sumber pembiayaan untuk pengadaan lahan (Afriyandi Musra,
2014:80).
e. Andriani Gita Swela, Analisis Dampak Pembebasan Tanah dan
Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Dalam Pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan