Page 86 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 77

hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan
ganti kerugian atas dasar musyawarah. Dalam praktik, pelepasan hak
dilakukan karena entitas tanah yang ada tidak memungkinkan untuk
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang membutuhkan
tanah, dalam kasus ini tanah ulayat yang akan dibuka menjadi usaha
perkebunan, transmigrasi, kawasan wisata dsb. (Sembiring 2018, 151).
Dalam hal dilakukan pelepasan tanah ulayat (kaum) – juga

dalam hal dilakukan pendaftaran tanah – maka selain memerlukan
persetujuan (pembubuhan tanda tangan) dari seluruh anggota kaum
(genealogis), juga diperlukan persetujuan (pembubuhan tanda tangan)
dari penguasa adat. Di Sumatera Barat, dokumen yang menunjukkan
keseluruhan anggota kaum disebut dengan ranji, dan seluruh anggota
kaum yang tertera dalam ranji itu menandatangani persetujuan
dilakukannya pelepasan atau pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut.

Selain persetujuan dari keseluruhan anggota kaum, pelepasan
atau pendaftaran tanah ulayat kaum juga memerlukan persetujuan
dari penguasa adat setempat. Penguasa adat tersebut secara umum
adalah (berjenjang dari bawah ke atas):

Ragaan di atas menunjukkan bahwa dalam suatu kaum terdapat
beberapa anggota kaum yang umumnya terdiri dari 3 (tiga) generasi.
Masing-masing anggota kaum memiliki 1 (satu) rumah gadang
yang dipimpin oleh mamak rumah atau tungganai. Kumpulan dari
anggota kaum tersebut disebut dengan sekaum yang dipimpin oleh