Page 88 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 79

kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan
berkembang dalam nagari (yudikatif) (Effendi 2006, 28).
Dalam UUPT dinyatakan bahwa pelepasan hak adalah kegiatan
pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara
melalui Lembaga Pertanahan. (Pasal 1 angka 9). Menurut Pasal 131
ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka
pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan melalui:
a. akta notaris, yang menyatakan bahwa pemegang yang
bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau

b. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak yang
bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan
dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau
c. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak
yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di
depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Melalui mekanisme pelepasan, hak atas tanah yang dilepaskan
statusnya menjadi tanah Negara dan kemudian diajukan

permohonan hak atas tanah oleh pihak yang membutuhkan tanah.
Pelepasan tersebut umumnya dengan pemberian ganti kerugian
kepada pemegang hak atas tanah.
Dalam hal pelepasan tanah ulayat dengan ganti rugi dalam

bentuk uang, maka perlu diperhatikan pembagian uang ganti
kerugian serta pemanfaatannya. Dalam hal pelepasan tanah ulayat
dengan ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti, maka perlu pula
diperhatikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
pengganti tersebut.
Pelepasan tanah ulayat dilakukan baik untuk kepentingan umum

ataupun untuk kepentingan swasta. Saat ini terdapat perbedaan