Page 84 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 75

pasti mempunyai ulayat kaum, baik nagari yang berada di daerah
kabupaten maupun nagari yang berada di wilayah kota.
Tanah ulayat kaum disebut juga sebagai pusaka tinggi karena
tidak dikenal lagi pemiliknya yang pertama (Thalib 1985, 4-5). Tanah
ulayat kaum ini merupakan tanah adat yang paling eksis di antara
jenis-jenis tanah adat lainnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu
untuk menentukan subyek yang berhak menerima ganti rugi serta

kewenangan membuat keputusan dalam proses pengadaan tanah
di Sumatera Barat, perlu terlebih dahulu menemukenali jenis tanah
ulayat yang ada.
Berapakah luas tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat? Tidak

diperoleh angka yang pasti. Otoritas Pertanahan mengatakan bahwa
data luas tanah ulayat tidak ada oleh karena belum pernah dilakukan
pengukuran terhadap tanah ulayat. Terkait dengan luas tanah
ulayat tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang merilis
dalam Catatan Akhir Tahun 2016 bahwa dari 4.229.700 hektar luas
daratan Provinsi Sumatera Barat, 32,22% telah menjadi kawasan
industri perkebunan sawit, pertambangan dan industri kayu hutan.
Areal kawasan lindung dan konservasi mencapai 40,19% dan hanya
menyisakan 27,58% untuk ruang hidup masyarakat (LBH Padang

2016, 24).
Data di atas menunjukkan bahwa tanah ulayat (kaum)
mengalami penciutan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi
utamanya karena areal yang telah berubah fungsi menjadi ‘kawasan

perindustrian’ – utamanya untuk perkebunan – pada awalnya
merupakan tanah ulayat yang dilepas (menjadi tanah negara) untuk
kemudian diberikan pada perusahaan perkebunan. Pelepasan
tersebut mengakibatkan status tanah tersebut berubah, yang semula
merupakan tanah ulayat kemudian menjadi tanah hak. Untuk usaha
perkebunan hak atas tanah yang diberikan adalah hak guna usaha.