Page 79 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
70

Terkait dengan obyek pengadaan tanah berupa tanah ulayat
tersebut, UUPT dalam Penjelasan Pasal 40 menyatakan: Pihak yang
berhak memperoleh ganti kerugian antara lain: (a) pemegang hak
atas tanah; (b) pemegang hak pengelolaan; (c) nadzir, untuk tanah
wakaf; (d) pemilik tanah bekas milik adat; (e) masyarakat hukum
adat; (f) pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
(g) pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau (h) pemilik
bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Diuraikan lebih lanjut bahwa ‘ganti kerugian atas tanah hak ulayat

diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali,
atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.
Pasal 40 UUPT tersebut merinci ‘subyek’ dari tanah obyek
pengadaan tanah yang dapat diganti rugi, yang 2 (dua) diantaranya

terkait dengan tanah ulayat, yaitu pemilik tanah bekas milik adat
dan masyarakat hukum adat. Dimaksudkan dengan ‘pemilik tanah
bekas milik adat’ adalah pemegang hak milik atas tanah bekas tanah
milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Konversi menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria
(Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum).

Kepemilikan tanah bekas milik adat dibuktikan antara
lain dengan: (a) petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir,
Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama
apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII
Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA; (b) akta pemindahan hak

yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh
kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum
berlakunya PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan
disertai alas hak yang dialihkan; (c) surat tanda bukti hak milik yang