Page 74 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 65

perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial
yang mungkin timbul, dan studi lain yang diperlukan. Dokumen
Perencanaan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah,
dan diserahkan oleh Instansi yang memerlukan tanah kepada
Pemerintah Provinsi.

B. Tahap Persiapan, dimana keluarannya adalah keputusan
penetapan lokasi. Adapun rangkaian kegiatan pada tahap ini
adalah:

1. Pembentukan:
a. Tim Persiapan yang terdiri dari instansi terkait, bupati/
walikota, instansi yang memerlukan tanah, SKPD
terkait.
b. Tim Kajian yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi,
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Instansi di
bidang perencanaan pembangunan daerah, Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
bupati/walikota/yang ditunjuk, dan akademisi.
c. Sekretariat Provinsi.
d. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada
Bupati/Walikota.
2. Pemberitahuan Rencana Pembangunan: diberitahukan
kepada masyarakat pada lokasi pembangunan secara:
a. langsung (sosialisasi, tatap muka, atau surat
pemberitahuan).

b. tidak langsung (media cetak atau media elektronik).
3. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan (30 hari)
4. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan (60 HK)/
Konsultasi Publik Ulang (30 hari kerja), yang meliputi:
a. Proses komunikasi dialogis atau musyawarah
antar pihak yang berkepentingan guna mencapai
kesepahaman dan kesepakatan;