Page 71 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 71
Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
62
Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaannya, yang dalam
tulisan ini disingkat UUPT.
Sebelum berlakunya UUPT, regulasi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Beberapa hal
penting dalam regulasi tersebut adalah:
a. Tujuh jenis kegiatan pembangunan yang diklasifikasikan sebagai
kepentingan umum, yang salah satunya adalah jalan umum dan
jalan tol.
b. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada
RTRW yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bila daerah
tersebut belum menetapkan RTRW, pelaksanaan pembangunan
tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah
atau kota yang telah ada.
c. adanya Panitia Pengadaan Tanah.
d. diberlakukannya lembaga konsinyasi dalam hal (1) tidak
tercapai kesepakatan tentang mengenai lokasi dan bentuk/
besarnya ganti rugi; (2) terjadi sengketa kepemilikan; (3) satu
atau beberapa orang pemilik tidak dapat ditemukan;
e. bentuk ganti rugi dapat berupa uang, dan/atau tanah pengganti,
dan/atau pemukiman kembali, dan/atau gabungan dari dua
atau lebih bentuk sebelumnya, dan bentuk lain yang disetujui
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
f. Bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat penggantiannya
diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau
bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
g. tanah yang digarap tanpa izin yang berhak atau kuasanya,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UU No.51 Prp. Tahun
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang
Berhak Atau Kuasanya.
