Page 72 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 72

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
                                              (Hasil Penelitian Sistematis 2018)   63


              h.  Masih  dipergunakannya  lembaga  pencabutan  hak atas  tanah
                  dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menerima keputusan
                  Panitia  Pengadaan  Tanah,  Bupati/Walikota  atau  Gubernur,
                  atau Menteri  Dalam Negeri;  dan lokasi  pembangunan  yang
                  bersangkutan tidak dapat dipindahkan.


                  Sementara itu  dalam UUPT,  terdapat beberapa hal  ‘baru’
              dibandingkan dengan  regulasi  sebelumnya,  yaitu:  (1)  adanya
              4 (empat)  tahapan  yang merupakan  rangkaian kegiatan  yang

              berkesinambungan; (2)  adanya lembaga  appraisal  untuk menilai
              besarnya  ganti kerugian; (3)  adanya  bentuk  ganti  kerugian  lain
              berupa  kepemilikan  saham;  (4)  dimungkinkannya gugatan  TUN
              setelah penetapan  lokasi, dan gugatan perdata setelah ditetapkan
              besar  ganti kerugian;  (5)  pengaturan  tentang  tanah  sisa; (6)
              ditiadakannya lembaga pencabutan hak atas tanah; (7) pengaturan
              tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.

                  Dalam UUPT  terdapat 18 (delapan belas)  jenis kegiatan
              pembangunan  yang  diklasifikasikan  sebagai  ‘kepentingan  umum’
              dan salah satunya adalah ‘jalan umum’ (Pasal 10 huruf b). Menurut
              UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan ‘jalan’
              adalah  prasarana  transportasi  darat  yang meliputi  segala bagian
              jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang
              diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,

              di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
              serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta apai, jalan lori, dan
              jalan kabel.
                  Berdasarkan UU Jalan, dilihat dari peruntukkannya maka jalan

              dibagi atas jalan umum dan jalan khusus. Dimaksud dengan ‘jalan
              umum’  adalah jalan  yang  diperuntukkan bagi lalu lintas  umum,
              sedangkan ‘jalan khusus’ adalah yang dibangun oleh instansi, badan
              usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan
              sendiri. Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang (Dirjen Cipta Karya
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77