Page 73 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 73

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
            64

            Departemen PU) ‘jalan lingkar’ adalah semua jalan yang melingkari
            pusat  suatu kota  yang  fungsinya  agar kendaraan  dapat mencapai
            bagian kota  tertentu  tanpa harus melalui  pusat kota  atau bagian
            kota lainnya untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke
            sisi  lainnya.  Dengan  demikian, Jalan  Lingkar  Utara  Kota  Solok
            (JLUKS)  termasuk  dalam  kriteria  ‘kepentingan  umum’  sehingga
            pengadaannya  haruslah diproses  sesuai  mekanisme  yang diatur
            dalam UUPT.

                Dalam UUPT  terdapat 4  (empat)  tahapan kegiatan  yang
            merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, yaitu:
            A.  Tahap Perencanaan, dimana keluarannya adalah tersedianya

                Dokumen  Perencanaan yang  disiapkan  oleh  pihak yang
                membutuhkan  tanah.  Penyusunannya dapat dilakukan
                dilakukan secara bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan
                tanah bersama-sama dengan instansi teknis terkait atau dapat
                dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi
                yang memerlukan tanah. Adapun isi dari Dokumen Perencanaan
                adalah:
                1.   Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
                2.  kesesuaian  dengan RTRW  dan Rencana Pembangunan

                    Nasional dan Daerah;
                3.  letak tanah;
                4.  luas tanah yang dibutuhkan;
                5.  gambaran umum status tanah;
                6.  perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
                7.  perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
                8.  perkiraan nilai tanah;

                9.  rencana penganggaran.
                Dokumen Perencanaan disusun berdasarkan Studi  Kelayakan
                yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis
                biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat,
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78