Page 75 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
66

b. Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak
(dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat
kuasa dari pihak yang berhak dan masyarakat yang
terkena dampak;
c. Dilaksanakan di tempat rencana pembangunan atau di
tempat yang disepakati,
d. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara
sebagai dasar pengajuan penetapan lokasi.
5. SK Penetapan Lokasi.

6. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan.
7. Keberatan Pihak yang berhak, yang ditindaklanjuti dengan
pembentukan Tim yang susunannya:
a. Sekda Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk sebagai
Ketua merangkap anggota;
b. Kakanwil BPN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
c. Instansi yang menangani urusan bidang perencanaan

pembangunan daerah sebagai anggota;
d. Kakanwil Kemenkumham sebagai anggota;
e. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai
anggota;
f. Akademisi sebagai anggota.

Tugas Tim adalah:
a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan
keberatan;

b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak
yang keberatan;
c. Membuat rekomendasi diterima/ditolaknya keberatan,
paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya laporan
instansi tentang adanya keberatan.