Page 76 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 76

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
                                              (Hasil Penelitian Sistematis 2018)   67


                      Hasil Kegiatan Tim dan tindak lanjutnya adalah:
                      a.   Rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan;
                      b.   Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya
                          keberatan.
                  8.  Pihak yang berkeberatan atas keputusan Gubernur tersebut
                      dapat mengajukan  gugatan ke PTUN,  dan  putusannya
                      dapat diajukan Kasasi ke MA.
                  9.   Penetapan Lokasi oleh Gubernur dengan ketentuan:
                      a.  Paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan

                          penetapan lokasi dari instansi, atau
                      b.  Ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan
                          oleh Gubernur  atas  rekomendasi  Tim Pengkajian
                          keberatan;
                      c.  Waktu: 2  tahun,  dapat  diperpanjang  paling lama 1
                          tahun;
                      d.  Apabila dalam  jangka waktu  penetapan  lokasi,

                          pengadaan tanahnya tidak terpenuhi, sisa tanah yang
                          belum selesai dilakukan proses ulang penetapan lokasi;
                      e.  Gubernur bersama instansi mengumumkan penetapan
                          lokasi.
                  10.   Dalam hal  keberatan  diterima  oleh Gubernur,  maka
                      Gubernur    memberitahukan    kepada   Instansi  yang
                      membutuhkan     tanah   untuk   memindahkan     lokasi
                      pengadaan tanah.
                  11.   Penetapan Lokasi  berlaku 2  tahun,  dapat  diperpanjang 1

                      tahun. Setelah penetapan lokasi berlaku ketentuan berikut,
                      yaitu: (a) pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak
                      atas tanahnya kepada instansi melalui Lembaga Pertanahan;
                      dan (b) Peralihan hak dilakukan dengan memberikan ganti
                      kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman
                      penetapan lokasi.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81