Page 70 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 61

1.5. Kegunaan Penelitian
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi masukan
secara akademis tentang 2 (dua) hal, yaitu mengenai perkembangan

Hukum Tanah Adat khususnya tanah ulayat di Sumatera Barat.
Melalui penelitian ini diketahui bagaimana tanah ulayat di Sumatera
Barat berhadapan dengan pembangunan infrastruktur (jalan
lingkar) di wilayah perkotaan yang mempengaruhi pola penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut. Kedua,
penelitian ini juga memberi masukan secara akademis pada regulasi
Pengadaan Tanah khususnya persoalan dampak langsung dan tidak

langsung dari pembangunan jalan lingkar terhadap eksistensi tanah
ulayat.
Secara praksis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi
pemikiran kepada pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan
otoritas pertanahan tentang bagaimana seharusnya dan sebaiknya
proses pengadaan tanah dilakukan dalam hal obyek pengadaan
tanah adalah tanah adat.

II.1. Pengadaan Tanah

Dilihat dari kepentingan dan tata caranya, terdapat 3 (tiga) jenis
pengadaan tanah yaitu: (a) untuk kepentingan umum; (b) untuk
kepentingan swasta; dan (c) untuk pembangunan yang bersifat
khusus (Sembiring, 2018: 5). Terhadap masing-masing kepentingan
tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perkembangannya, regulasi pengadaan tanah
untuk kepentingan umum mengalami beberapa perkembangan
pengaturan yang diawali dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang
ada di Atasnya (LN 1961 No. 288). Terakhir, diterbitkan UU No. 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk