Page 87 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 87

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
            78

            MKW, yaitu saudara  laki-laki  ibu, biasanya yang tertua yang  juga
            merupakan  mamak  rumah.  Ada kalanya MKW bukanlah  saudara
            laki-laki ibu  yang  tertua, namun  dipilih berdasarkan kecakapan
            karena  dianggap lebih mempunyai kemampuan  untuk mengurus
            anggota kaumnya. MKW bertanggung jawab atas seluruh persoalan
            kehidupan dari anggota kaumnya.
                Di atas  MKW  struktur  pemerintahan  adat  adalah  Penghulu

            Suku, yaitu pemimpin adat yang berasal dari masing-masing suku.
            Penghulu suku merupakan mamak suku yang bergelar Datuak dari
            gelar pusaka kaumnya (sako), turun temurun dari  ninik turun  ke
            mamak, dari mamak ke kemanakan (Yakub 1995, 23).

                Di Kanagarian Solok, penghulu suku disebut dengan ampek jinih
            yang terdiri dari 4 (empat) orang – namun ada juga yang terdiri dari
            7 (tujuh) orang - yaitu pemuka adat dengan jabatan Tua Adat, Manti
            Adat, Malin Adat, Dubalang Adat,; sementara itu di daerah Pasaman,
            Penghulu Suku disebut dengan Datuk atau Bosa-Bosa Adat. Tua Adat
            disebut  juga dengan  penghulu,  yang  merupakan  pemimpin adat
            dalam sukunya. Penghulu diangkat berdasarkan kesepakatan kaum.
            Manti asal katanya dari mantri, yaitu orang cerdik yang dipercaya
            membantu penghulu dalam sukunya. Malin adalah sebutan untuk

            orang alim (ulama). Sebelum Islam masuk ke Minangkabau disebut
            pandito.  Dubalang  disebut  hulubalang,  yang  bertugas  mengawal
            seorang  pemimpin  dan membantu  penghulu, menjaga keamanan
            dalam  suatu kaum  atau nagari. Di bidang keamanan bertindak
            sebagai polisi. (Penghulu tt, 17-18).

                Kerapatan  Adat  Nagari adalah  pemimpin adat dalam  sebuah
            nagari yang struktur pemerintahan adatnya terdiri dari (1) seorang
            wali  nagari (eksekutif);  (2)  Badan Perwakilan  Anak Nagari  yang
            terdiri  dari  anggota-anggota  yang dipilih oleh warga  masyarakat
            (legislatif);  dan (3)  Badan Musyawarah  Adat  dan Syarak Nagari
            terdiri dari utusan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92