Page 336 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 321

menjalankannya. Begitu juga dengan pengalaman sejarah Indonesia
menunjukkan kegagalan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia
akibat dari lemahnya institusi pelaksana, sehingga dengan mudah
program yang populis ini dihambat oleh kekuatan modal.
Untuk langkah yang ketiga adalah perlunya membuka kembali
ruang bagi partisipasi masyarakat perkebunan dalam pengelolaan

sumber-sumber agraria wilayah perk Masyar

mendapatkan kepastian hukum hak atas garapan pada lahan-
lahan perkebunan, kemudian mengurus proses produksi dari masa
tanam hingga masa panen, sekaligus memberi peluang untuk
mengelolanya dalam bentuk koperasi seperti yang pernah menjadi
usulan masyarakat perkebunan pada tahun 1950-an. Sementara
Badan Usaha Milik Negara urusannya menangani pasar-pasar yang
lebih luas. Ini merupakan konsepsi tata guna tanah yang saat ini,
pemerintah lebih melayani dan memfasilitasi pemodal.
Pada akhirnya untuk langkah keempat membuka satu institusi

payung yang mampu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan
institusi lain yang menguasi sumber-sumber agraria lainnya seperti
perkebunan, kehutanan, dan tambang. Agraria bukan semata-mata
masalah administrasi tanah masyarakat yang pengaturannya hanya
di bawah suatu badan di pemerintahan seperti selama ini terjadi.