Page 161 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Gunawan Wiradi

Tahun 1957, panitia ini berhasil menyusun RUU yang
memuat, antara lain, butir-butir penting berikut ini: (a) asas
domein dalam UU Agraria 1870 dihapuskan diganti dengan
asas “hak menguasai oleh Negara”, sesuai dengan ketentuan
pasal 38 ayat 3 dari UUDS 1950; dan (b) asas bahwa tanah
pertanian harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh
pemiliknya.
Tetapi, RUU ini belum sampai diajukan ke DPR, dan panitia
ini diperbarui lagi pada tahun 1958 di bawah pimpinan Soenaryo.
Panitia ini berhasil merumuskan naskah Rancangan UUPA
(dikenal dengan Rancangan Soenaryo) yang sebenarnya sudah
“semi final”. Akan tetapi karena semua pihak menginsyafi benar
pentingnya masalah agraria, maka Presiden Soekarno dalam
amanatnya yang menyertai penyampaian naskah itu ke DPR,
meminta agar kalangan ilmiah, antara lain Universitas Gadjah
Mada, dimintakan pendapatnya. Maka dibentuklah panitia
kerjasama antara DPR dan Universitas Gadjah Mada untuk
membahas dan menyempurnakan RUU tersebut.

C. Reforma Agraria Pada Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)

Dalam kondisi politik yang terus bergejolak seperti
digambarkan di atas, maka akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959
Presiden Soekarno menyatakan Dekrit “kembali kepada UUD
1945”. Dengan demikian, Konstituante dibubarkan, sistem
pemerintahan kembali kepada sistem presidensial, dan DPR
hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti menjadi DPR Gotong
Royong. (Proses dan latar belakang tentang dekrit ini tentu
akan terlalu panjang untuk diceritakan di sini.)

124