Page 164 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria
P. 164
Seluk Beluk Masalah Agraria
kelembagaan. UU Landreform No. 56/1960 yang tersebut di
atas kemudian diperlengkapi pula dengan landasan hukum bagi
langkah turunannya yaitu PP No. 224/1961 tentang Obyek
Landreform dan PP No. 10/1961 tentang pengukuran desa
lengkap. Demikian pula, melalui Keppres No. 131/1961 diben-
tuk Panitia Landreform Nasional, yang kemudian disempur-
nakan melalui Keppres No. 263/1964 dibentuk Panitia Land-
reform tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan (waktu
itu disebut dengan istilah Daerah Swatantra Tingkat I, II dan
III) dalam rangka otonomi daerah. Pada tahun 1964 dibentuk
pula Panitia Pengadilan Landreform untuk memutuskan seng-
keta-sengketa yang terkait dengan pelaksanaan landreform.
Karena persepsi masyarakat (yang keliru) bahwa landre-
form adalah program mendistribusikan tanah, dan kemudian
timbul pertanyaan, tanah siapa dan tanah apa yang dibagi-
bagi, maka lantas timbullah istilah “tanah obyek landreform”.
Sebenarnya, dalam artinya yang benar, sesuai dengan penger-
tian UUPA sebagai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
maka yang menjadi “obyek reform” adalah semuanya: ya tanah
pertanian, ya tanah kehutanan, ya tanah perkebunan, dll.
Semua itu harus ditata-ulang peruntukannya. Jadi, tidak harus
didistribusikan, tetapi juga di”redistribusi”. Artinya, diserasi-
kan, agar rakyat memperoleh hak secara relatif merata dan
adil. Ketentuan perundangan untuk masing-masing kategori
ini masih akan dijabarkan lebih lanjut, meski yang dipriori-
taskan pada saat itu adalah tanah pertanian rakyat.
Tetapi jika kita terima dulu pemahaman yang salah kap-
rah tersebut di atas, maka menurut kehendak semula (dan
juga menurut hukum yang ada), tanah “obyek landreform”
127
