Page 167 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Gunawan Wiradi

dari Panitia Soemitro Djojohadikoesoemo (alm. Prof. Dr.
Soemitro saat itu menjabat sebagai Menristek). Kembalinya
perhatian atas keberadaan UUPA 1960 ini—barangkali—juga
karena adanya undangan dari FAO kepada pemerintah Indo-
nesia untuk menghadiri Konperensi Sedunia tentang Reforma
Agraria dan Pembangunan Pedesaan atau World Conference
on Agrarian Reform and Rural Development (disingkat
WCARRD), di Roma tahun 1979.
Sementara itu, karena beberapa UU sektoral sudah ter-
lanjur berlaku sekian lama (khususnya tiga UU tahun 1967),
maka ketika UUPA 1960 dikukuhkan kembali pada 1978 yang
terjadi bukannya penjernihan, melainkan justru ketumpang-
tindihan. Terdapat kesan kuat bahwa di sana-sini terjadi reka-
yasa hukum dan manipulasi agar seolah-olah suatu kebijakan
itu merujuk kepada UUPA 1960, namun pada hakikatnya
tidak, melainkan demi kepentingan sektoral untuk memfasili-

tasi investasi asing.
Setapak-demi-setapak, secara sistematis kerangka ber-
pikir masyarakat pun direkayasa, dan dibentuk agar bersifat
pragmatis, tanpa idealisme, dan tanpa kesadaran politik (sem-
boyan “politik no, ekonomi yes!”). Pancasila sebagai ideologi
negara, meski secara formal masih diberlakukan (bahkan
dipaksakan), namun isinya dipelintir, bahkan sejarahnya di-
belokkan.
Dalam kaitan ini semua, lahirnya Orde Baru secara kebe-
tulan bersamaan dengan lahirnya gerakan “Revolusi Hijau” di
Asia. Tidak heran jika selama sekitar 15 tahun segala daya dan
dana dikerahkan untuk memajukan pertanian melalui pelak-
sanaan Revolusi Hijau. Dalam konsep “Akselerasi Pem-

130