Page 162 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria
P. 162
Seluk Beluk Masalah Agraria
Dengan dekrit tersebut, maka di bidang pertanian dan
agraria, politiknya jelas, diarahkan “kembali” kepada se-
mangat UUD 1945. Rancangan UUPA yang sebelumnya masih
mengacu kepada UUDS 1950 kemudian harus disesuaikan
dengan UUD 1945 ini. Hal inilah yang menjadi tugas Panitia
Ad Hoc DPR dengan Universitas Gadjah Mada di atas yang
akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dan menghasilkan
naskah baru pada tahun 1959. Naskah ini lantas dijadikan dasar
oleh Departemen Agraria untuk menyusun Rancangan UUPA
yang baru yang dikenal dengan “Rancangan Sadjarwo” (sesuai
nama Menteri Agraria yang menjabat pada saat itu). Pada
tanggal 1 Agustus 1960, RUU yang baru itu secara resmi disam-
paikan oleh pemerintah kepada DPR-GR. Setelah dibahas,
RUU itu diterima dan disahkan oleh DPR Gotong Royong,
dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam
Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960 sebagai UU No. 5/
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal
sebagai UUPA 1960).
Apa yang dikenal sebagai UUPA 1960 ini, sesuai dengan
judul aslinya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, isinya
sebenarnya baru berupa prinsip-prinsip dasar belaka. Karena
itu, berbagai ketentuan yang terdapat di dalamnya sedianya
akan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang
khusus. Salah satu penjabaran itu adalah UU No. 56/1960
(yang semula berupa PP pengganti UU), tentang Penetapan
Luas Tanah Pertanian, yang kemudian secara salah kaprah
dikenal sebagai UU Landreform. Atas dasar pertimbangan
kondisi saat itu, masalah pertanian rakyat inilah yang dijadikan
prioritas. Tanah-tanah yang melebihi batas maksimum diambil
125
