Page 115 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 97

yuridis berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait,
Surat Keputusan Perizinan HGU, Legal Opinion, Surat-surat serta berkas-
berkas terkait tanah eks. HGU perkebunan PTPN II. Data sekunder berupa
data spasial yaitu peta penggunaan tanah, peta eks. HGU Perkebunan
mendasarkan pada lampiran SK No 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan SK
No. 10/HGU/BPN/2004, gambar ukur, serta data-data lain terkait dengan
konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II.
Studi pustaka dan kajian penelitian terdahulu terhadap permasalahan
tanah eks HGU PTPN II dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
terkait sejarah perjalanan konflik agraria pada areal eks HGU PTPN II
serta untuk memperoleh data penunjang terhadap penelitian yang akan
dilakukan. Studi pustaka serta pengumpulan Surat Keputusan serta bukti
hukum terkait permasalahan konflik eks HGU PTPN II dilakukan untuk
memahami sejauh mana konflik berlangsung dan mengetahui pihak-pihak
yang terkait.
Data yuridis dan data spasial berupa peta persil, peta penggunaan
tanah tanah eks. HGU dan tanah HGU serta status Hak Atas Tanah
terhadap areal perkebunan PTPN II diperoleh dari Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang, Kantor Pertanahan Kota Binjai, Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Eksisting penggunaan tanah
dan perubahan penggunaan tanah dapat diperoleh dari peta temporal
penggunaan tanah areal PTPN serta cek lapangan/cek penggunaan tanah
pada areal eks. HGU PTPN II.
Pengumpulan data primer berupa wawancara dilakukan terhadap
instansi terkait yaitu: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan
Kantah Deli Serdang, Langkat dan Binjai, Pemerintah Daerah/Kantor
Gubernur, Kantor Kejaksaan. Pengumpulan data primer juga dilakukan
pada PTPN II, kelompok-kelompok masyarakat, LSM, masyarakat
penggarap, masyarakat adat Melayu serta aktor lain yang terkait dengan
Konflik tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II. Wawancara serta observasi
secara mendalam dilakukan terhadap semua aktor yang terkait konflik
tanah perkebunan eks. HGU PTPN II, sehingga data dan informasi yang
diperoleh berimbang, akurat dan tepat.
Setelah semua data di atas diperoleh di lapangan, analisis data
dilakukan terhadap data yuridis terkait keputusan, legal opinion, serta surat/
berkas terkait konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II, disandingkan