Page 111 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 93

Kebijakan nasionalisasi itu dalam sejarah perjalanannya justru
menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik-konflik agraria yang
berkepanjangan, terutama pasca tumbangnya era Demokrasi Terpimpin.
Hal ini bermula ketika pengkonversian tanah-tanah perkebunan Belanda
yang mengantongi hak erfacht menjadi hak guna usaha yang dinasionalisasi
oleh negara tidak terlebih dahulu mengembalikan tanah-tanah rakyat yang
dahulunya dirampas paksa oleh kolonial.
Selanjutnya posisi-posisi strategis ditubuh organisasi perkebunan yang
dijabat oleh elit-elit tentara semakin mempersempit dan menghalangi rakyat
(petani) untuk menuntut kembali tanah-tanah mereka yang terampas, tuduhan
sebagai pendudukan ilegal dan dicap sebagai komunis akan dilekatkan pada
mereka oleh tentara-tentara yang telah membetuk “kelas sosial baru”.
Dalam perkembangannya PTPN II melakukan peleburan (reorganisasi)
dengan PTPN IX menjadi PTPN II berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
No. 7 tahun 1996. Peleburan tersebut dilakukan pada tanggal 11 Maret 1996
dengan Akte Notaris Ahmad Bajumi, SH., kemudian disahkan oleh Menteri
Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2.8330.HT.01.01.TH.96 dan
diumumkan dalam berita Negara RI nomor 81. Di Kabupaten Deli Serdang
PTPN II memiliki 16 kebun yang setiap kebun dikepalai oleh seorang
Administratur (ADM). Wilayah Persil IV terletak bersebelahan dengan
salah satu kebun milik PTPN II, yaitu kebun Limau Mungkur dengan tapal
batas sungai Batutak di sebelah Timur dan Sungai Bekaca di sebelah Barat.
PTPN II Kebun Limau Mungkur mengklaim menguasahai lahan seluas
2.322 ha yang didalamnya termasuk wilayah persil IV. Namun berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui SK No. 13/HGU/DA/1975 tanggal
10 Maret 1975 PTPN II hanya diberikan Hak Guna Usaha seluas 1400 ha.
Hal ini ditegaskan kembali dengan surat ukur yang diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 20 Agustus 1993, nomor
1450/08/1993 yang menyatakan bahwa PTPN II Kebun Limau Mungkur
hanya memiliki HGU seluas 1400 ha. Dengan demikian tanah seluas 922
ha (2.322-1400) dapat dikatakan sebagai areal yang tidak memiliki HGU,
sekaligus memperkuat argumentasi petani bahwa didalamnya terdapat 525
ha tanah mereka yang dirampas oleh PTPN II sejak tahun 1972.

9. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden
Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum
dan sifat yang berbeda. Suatu keputusan (beschikking) selalu bersifat