Page 106 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
88

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/
Kota. Disebutkan bahwa salah satu urusan wajib dan kewenangan
pemerintah provinsi adalah pelayanan dalam bidang pertanahan (pasal 13
huruf k, undang – undang 32/2004. Pasal 7 ayat 2 hurup r PP 38 tahun 2007
). Akan tetapi hadirnya Undang undang No 2 tahun 2012 serta Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
menempatkan kewenangan pemerintah daerah pada bidang pertanahan
menjadi sumir (tidak jelas).
Pasal 2 menyebutkan, BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pertanahan. Kemudian pasal berikutnya, menyebutkan
bahwa BPN memiliki 11 fungsi, dan beberapa fungsi tersebut antara lain
pengaturan dan penetapan hak atas tanah, pembinaan dan pelayanan
administrasi umum bidang pertanahan, pelaksanaan penatagunaan tanah,
pengaturan dan penetapan hak - hak atas tanah, pembatalan penghentian
hubungan antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, reformasi
agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus. Lahirnya berbagai peraturan
ini adalah bukti nyata dari proses resentralisasi bidang pertanahan yang
dilakukan pemerintah Indonesia.

Menurut Boedi Harsono, ada roh yang berbeda pada otonomi di
Indonesia khususnya bidang pertanahan ketika masih menggunakan
undang-undang 22/2002 dengan undang-undang 32/2004. Misalnya:
dalam UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan yang menjadi urusan wajib
Pemerintahan Provinsi dalam skala Provinsi meliputi: ”pelayanan
pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota”. Kewenangan yang menjadi
urusan wajib Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berskala Kabupaten/
Kota meliputi: ”pelayanan pertanahan”, sedangkan UU No. 22 tahun 1999
menyatakan, bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi: ”...pertanahan..”, tanpa
disertai dengan kata pelayanan. Hal ini memberikan arti bahwa dari
segi lingkup kewenangan, UU No. 22 Tahun 1999 dalam hal penyerahan
kewenangan di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah (Pemerintah
Kabupaten/ Kota), lebih luas jika dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun
2004 yang hanya sebatas pelayanan pertanahan.
Kewenangan pemerintah daerah khusunya bidang pertanahan yang
diberikan oleh undang-undang 22/2002 ini kemudian dikuatkan oleh
: Keputusan Pesiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian