Page 104 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
86

BUMN). Selanjutnya oleh pemerintah melalui program landreform, tanah-
tanah tersebut ditata dan diatur untuk kemudian diredistribusikan kepada
petani penggarap yang berhak.

5. Kewenangan Pemerintah Terhadap Hak Guna Usaha

Negara bukanlah owner/pemilik tanah, namun didalam kedudukannya
sebagai personifikasi rakyat, Pemerintah memiliki kewenangan-
kewenangan tertentu. Didalam melaksanakan kewenangannya tersebut
Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dan termasuk
didalamnya mengatur tentang Hak Guna Usaha. Wujud dari kewenangan
Negara dalam melakukan pengawasan terhadap ketertiban HGU adalah
dengan peraturan pemberian masa waktu HGU secara berkala.

Kewenangan pemerintah terhadap Hak Guna Usaha adalah
pemberian izin terhadap HGU dan Pemberian Izin perpanjangan HGU.
Dalam perjalanannya apabila HGU telah berakhir dan tidak diperpanjang
oleh pemegang haknya atau tidak diberikan lagi perpanjangan HGU
oleh Pemerintah yang disebabkan berbagai hal diantaranya adalah
ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap izin penggunaan dan
penguasaan tanah HGU atau tanah HGU tersebut diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah memiliki
kewenangan untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah Negara.
Dengan ditetapkannya tanah HGU sebagai tanah Negara maka Pemerintah
memiliki kewenangan penuh terhadap tanah tersebut. Tanah-tanah eks
HGU tersebut dapat didistribusikan kepada rakyat dan dapat pula digunakan
untuk kepentingan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundangan yang berlaku.
Situasi ini memberikan peluang dan ruang pada spekulan (untuk tidak
menyebut mafia) tanah untuk turut andil dalam perebutan tanah eks HGU
PTPN tersebut, bahkan dibeberapa daerah semisal Kabupaten Deli Serdang
tanah-tanah yang diduga eks HGU PTPN II tersebut telah berubah menjadi
hak milik pegusaha tertentu yang kemudian menyulap tanah-tanah
tersebut menjadi perumahan mewah, perkebunan, pusat pertokoan dan
lain sebagianya. Selain itu, pihak perkebunan nusantara (direksi) secara
ekonomi juga memiliki kepetingan terhadap tanah-tanah tersebut. Contoh
kasus yang bisa kita lihat adalah sewa menyewa lahan perkebunan yang
diduga eks HGU oleh pihak PTPN kepada beberapa pengusaha, baik untuk