Page 109 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 91

pengelolaan sumberdaya alam pada areal yang bijak disinyalir menjadi
penyebab utama mengapa konflik agraria di Indonesia menjadi semakin
kompleks.
Undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960 sebenarnya telah
meletakkan tonggak dasar bagi penyelesaian persoalan tersebut. Namun
berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan setelahnya,
secara langsung ataupun tidak langsung telah membekukan undang –
undang tersebut (UUPA). Fakta ini memberikan penjelasan pada kita bahwa
persoalan konflik agraria tidaklah berdimensi tunggal apalagi keadaerahan.
Ia (konflik agraria) tidaklah berada pada ruang hampa minus intervensi
(internasional, nasional, maupun regional). Artinya penyelesaian konflik
agraria terutama di Sumatera Utara, tidak bisa hanya didukung oleh niat
baik pemerintah daerah, tapi harus mendapat dukungan pada skala yang
lebih luas: pemerintah pusat dan masyarakat sipil.

Sekalipun demikian untuk konteks Sumatera Utara paling tidak ada
beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merespon persoalan tersebut, yang
akan dijabarkan dalam beberapa berikut:
a. Untuk Tanah Eks HGU PTPN II
Membentuk forum daerah yang terdiri dari : pemerintah kabupaten/
kota, BPN, PTPN II, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan
masyarakat, untuk kemudian : melakukan pemetaan terhadap
tanah-tanah eks HGU, merumuskan formulasi tentang siapa saja
yang berhak mendapatkan tanah eks HGU PTPN tersebut dan hak
apa yang akan ditimbulkan atas redistribusi tersebut, merumuskan
formulasi mekanisme redistribusi serta program ikutan yang akan
dijalankan setelah redistribusi. Melakukan langkah-langkah hukum
dan administratif terhadap kelompok–kelompok atau perorangan
diluar kelompok yang berhak (petani penggarap) yang telah membuat
sertifikat atas tanah – tanah tersebut.
b. Meminta PTPN, kepolisian, masyarakat dan perusahaan lainnya untuk
tidak melakukan okupasi terhadap tanah-tanah yang masih bermasalah
dan masih diferifikasi. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
II (PTPN II) adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak
dibidang agribisnis perkebunan, produksinya meliputi budidaya
kelapa sawit, karet, kakao, gula dan tebu yang areal penanamannya
tersebar di Sumatera Utara.